Pada kontekstualitasnya dengan “pendidikan”, khususnya yang ada di Indonesia saat ini, keadilan (dalam mengakses pendidikan) dapat kita dekati secara komutatif. Hal ini bisa kita telisik dari bentuk keadilan kuantitatif dan keadilan kualitatif. Keadilan kuantitatif bisa diurai berdasarkan data-data statistik dengan rasio-rasio yang berlaku sebagai tolok ukur. Sedangkan keadilan kualitatif bisa membias luas, terutama bila menimbang kebutuhan (pelayanan pendidikan) masyarakat pengguna jasa pendidikan yang beragam. Di sini lagi-lagi kita membentur tembok bernama relatifisme. Subyektifitas kebutuhan masing-masing kelompok atau bahkan mungkin individu-individu akan semakin menambah variable-entry-nya. Kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan menjadi garis bilangan yang tak pernah sampai pada titik akhir.  Itulah sebabnya LPMP memandang perlu untuk mematok standar mutu pendidikan dengan criterium-variable-nya. Sementara untuk keadilan kuantitatif pemerintah mematok rumus minimal APM dan APK, sambil terus mengupayakan peningkatan dan perluasan aksesibilitas pendidikan.

Dengan segala kebijakan berupa perangkat aturan (mulai dari UU Sisdiknas sampai produk turunan yang ada di bawahnya) disertai kebijakan anggaran 20 % dari APBN, pemerintah tidak saja telah berupaya untuk mengarah pada terbukanya selebar dan seluas mungkin peluang bagi setiap warga negara untuk dapat menikmati   pendidikan tetapi juga telah mengambil tanggungjawab yang dominan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Program wajib belajar (dimulai dengan Wajar Dikdas 9 Tahun), yang mandahului lahirnya UU Sisdiknas, dibarengi dengan Inpres pembangunan sekolah-sekolah baru di seluruh wilayah tanah air, dan Inpres pengangkatan tenaga guru dimaksudkan sebagai upaya untuk terbangunnya pemerataan akses terhadap pendidikan. Meski pada kenyataannya kita melihat masih tingginya angka anak-anak usia sekolah yang belum tertampung, ditambah dengan angka putus sekolah (DO), dan angka tidak melanjutkan sekolah yang masih tinggi. Hantu Teori Malthus tentang deret hitung berbanding deret ukur (tentang laju pertambahan penduduk dan suplay kebutuhan pangannya) berlaku untuk rasio ledakan anak usia sekolah dengan kemampuan penyediaan sarana pendidikan. Belum lagi menimbang kesadaran masyarakat sendiri tentang pentingnya pendidikan. Pada masyarakat Indonesia “keputusan untuk tidak bersekolah” sebenarnya bukanlah pilihan sadar. Mereka pada umumnya tidak berkesempatan bersekolah, atau memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lebih disebabkan oleh alasan-alasan domestik yang non-teknis dan klise, dan dapat dimaknai sebagai “kecelakaan” yang mestinya tidak perlu terjadi.

Kebijakan pengucuran dana BOS, (Bantuan Operasional Sekolah) yang selama ini masih terbatas untuk tingkat SD dan SMP, serta berbagai bentuk beasiswa yang telah dijalankan, tidak bisa dipungkiri telah meminimalisir stigma buruk di atas. Di wilayah perdesaan kebijakan pengucuran dana seperti BOS telah membant sekolah untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan, bahkan dengan membebaskan sama sekali biaya pendidikan bagi para siswanya.

Bila “keadilan dalam bidang pendidikan” dimaknai sebagai terpenuhinya hak-hak semua warga negara (untuk mengakses dan menikmati) pendidikan maka idealnya ada dua anak panah yang saling berbalik arah antara: 1) sudahkah pendidikan (dalam hal ini institusi sekolah) mampu menjangkau semua anak usia sekolah tanpa mempersoalkan status socio-cultural, dan geografisnya, dan 2) sudahkan masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk mengakses dirinya pada pendidikan? Kondisi “two way traffic” ini harus hadir secara sinergik dan seimbang untuk terciptanya keadilan. Karena jatidiri keadilan pada intinya adalah “keseimbangan” antara hak yang layak diterima, dengan kewajiban yang bernilai setara. Keseimbangan, yang semestinya dimaknai juga dengan terciptanya ruang partisipasi yang sebesar-besarnya dari kalangan “masyarakat mampu” untuk ikut memikul tanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan sekolah gratis (terutama untuk SMA/SMK) seperti yang diambil pemerintah Kabupaten Cirebon, misalnya, di satu sisi dapat dinilai sebagai terobosan yang spektakuler, terutama bila menimbang soal kesejahteraan masyarakat. Tetapi kebijakan ini secara arif perlu diimbangi dengan langkah-langkah dan strategi proporsional mengingat kondisi pada jenjang pendidikan ini tidak bisa disetarakan dengan yang ada pada tingkat SD dan SMP.

Sedemikian rupa sistem pendidikan kita sudah mengarah untuk terciptanya “Pendidikan untuk Semua” (Education for all). Hanya saja persoalannya adalah: Sudah cukup accessable-kah pendidikan kita? Atau lebih tepatnya (di jaman MBS sekarang ini) sudah accessable-kah sekolah kita terhadap semua warga usia sekolah? Dan seandainya itu sudah—dengan mencapai target atau melebihi standar tertentu—tentu saja pertanyaan selanjutnya akan muncul sebagai penyerta: Sudah terpenuhikah rasa keadilan dalam pendidikan?

Belum lagi kita perhitungkan bahwa pada masyarakat kita dewasa ini telah lama tumbuh sebuah lapisan yang tidak hanya memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, tetapi juga telah dengan kritis menuntut adanya pendidikan yang berkualitas. Tuntutan, yang lebih dari sekedar aksesibiltas, tetapi bagaimana agar pendidikan yang dirasakan untuk anak-anak mereka dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Juga dunia kerja, yang menjadi pengguna output yang menginginkan agar para lulusan sekolah tidak hanya siap pakai, tetapi juga memiliki daya cipta dan daya kreatif yang tinggi.

Kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, tuntutan masyarakat yang semakin berlebih terhadap pendidikan, akan terus menciptakan relatifisme baru pada keadilan pendidikan. Tentu saja kondisi seperti ini tidak harus membuat kita pesimistik. Sekecil apa pun yang dapat kita perbuat hari ini, akan memiliki arti bagi perubahan yang terus kita upayakan. Segala sesuatu memang tidak pernah mengada dengan serta-merta. Kata orang, “ Kota Roma tidak dibangun dalam satu hari”

• Subagio Madhari.

Bagi Indonesia, pencanangan program ini sebenarnya bisa diterima sebagai “bukan konsep baru”. Bunyi salah satu pasal Undang-undang Dasar 45 “ setiap Warga negara berhak mendapatkan pengajaran”, telah dengan jelas menyiratkan makna dan tujuan yang parallel dengan konsep “pendidikan untuk semua“.  Hanya saja harus diakui bahwa kita menghadapi hambatan-hambatan yang begitu besar untuk menjalankan sekaligus mewujudkan konsep itu. Persoalan kependudukan yang hingga kini belum teratasi, soal wilayah geografis yang begitu luas dan menyebar di banyak kepulauan, dan yang paling mendasar adalah persoalan kesadaran untuk menempatkan pendidikan pada posisi prioritas.

Dengan beberapa kebijakan strategis yang telah kita lahirkan, didukung oleh penetapan anggaran pendidikan yang memadai melalui konstitusi dasar (UUD 1945 yang telah diamandemen) maka kita memiliki kemungkinan dan peluang yang besar untuk mengembangkan amanat konstitusional sekaligus program “Education for All” yang dicanangkan PBB. Hanya saja persoalannya saat ini adalah bahwa dunia pendidikan telah menghadapi tantangan yang sudah sedemikian kompleksnya. Perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, sebagai ekses dari modernisasi dan industrialisasi, telah menimbulkan banyak distorsi dan deklinasi nilai-nilai yang secara sosio-cultural telah merusak sendi-sendi pendidikan yang telah dibangun masyarakat pendahulu kita.

Kondisi inilah yang merisaukan kita para orang tua dan kalangan pendidik yang melihat realitas minor itu sebagai tantangan sekaligus kekuatan kontraproduktif terhadap pendidikan yang kita jalankan. Kerisauan seperti itulah yang juga dirasakan oleh Drs. Dadang M.Daud,M.M, M.Pd. ketua PGRI Kabupaten Cirebon. Kerisauan yang kemudian melahirkan gagasan pemikiran yang konsepsional tentang All for Education atau “Semua untuk Pendidikan”. Seperti apakah gagasan dan konsepsi pemikirannya ini, berikut hasil wawancara pemimpin redaksi Forum Dialektika Subagio Madhari dengan beliau.

• Anda pernah melontarkan gagasan  tentang “Semua untuk Pendidikan” atau  “All for Education”, seperti apa konsepsinya?

Begini, yang pertama harus dicatat adalah bahwa gagasan ini bukan gagasan latah sekedar membalik diksi dari Education for All yang telah dicanangkan UNESCO, tetapi saya melihat bahwa gagasan “Education for All”, memerlukan daya dukung yang memadai, sehingga “EfA” (Education for All) tidak menjadi satu sisi dari sekeping mata uang yang kehilangan sisi yang lain. “EfA” di Indonesia harus dapat berjalan secara efektif, dan itu memerlukan daya dukung yang memadai. Nah, saya menemukan formulasi dari daya dukung yang dibutuhkan itu dengan membalik premis “EfA”, menjadi AfE atau All for Education.

• Secara Instumental, pihak mana saja yang dimaksud sebagai “All” dari “All for Education? “

Ya, semua pihak tanpa kecuali. Pemerintahnya, masyarakatnya, lembaga-lembaga pendidikan baik formal, non formal, maupun informal, lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, sampai ke tingkat individu dari masyarakat bangsa ini diharapkan memiliki education oriented, baik dalam kegiatan, langkah dan tindakan, maupun tutur katanya. Masyarakat diharapkan menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan, mereka harus memiliki kesadaran tinggi untuk mengakses dirinya pada pendidikan.

• Ada pola-pola sistematis untuk menjadikan AfE sebagai sebuah gerakan ?

Karena ini menyangkut “semua” maka yang mendasar sekali adalah perlu adanya kesadaran secara massif dari seluruh komponen masyarakat dan bangsa ini untuk menjadikan nilai-nilai “pendidikan” sebagai soko guru kehidupan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, nilai-nilai moral, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun nilai-nilai sosial dan budaya. Kita melihat bahwa dalam hal ini “keluarga” sebagai satuan masyarakat terkecil, dan lembaga pendidikan pertama, memiliki posisi strategis dalam memberikan landasan atau fondasi dalam menjalankan proses pendidikan. Orang tua atau orang-orang dewasa yang ada di dalamnya dapat berperan sebagai guru, manusia sumber, dan figur teladan dalam transformasi pendidikan di keluarga. Proses belajar dapat berlangsung sepanjang waktu di sana. Pada jam-jam tertentu tidak menyalakan televisi, misalnya, dan waktu-waktu yang ada dimanfaatkan untuk proses belajar di rumah. Melakukan komunikasi secara efektif untuk menyampaikan informasi dan pewarisan nilai-nilai yang baik, menunjukkan nilai-nilai benar-salah, baik-buruk, patut-tidak patut, dan penerapannya dalam perilaku sehari-hari. Kemudian keluar dari tembok keluarga adalah lingkungan yang kondusif untuk berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan masyarakat, yang bisa saja berbentuk satuan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), sampai ke tingkat desa atau kelurahan dan seterusnya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan baik yang bersifat sosial, keagamaan, kebudayaan, kepemudaan dan sebagainya memberikan apresiasi yang memadai tentang nilai-nilai pendidikan. Saling memberi motivasi bagi perkembangan pendidikan terutama untuk generasi muda, dan tidak memberi celah untuk masuk dan berkembangnya nilai-nilai yang kontraproduktif dengan upaya-upaya peningkatan dan pengembangan pendidikan.

• Peran apa yang diharapkan dari pemerintah dalam hal ini?

Dari yang sudah ada, dan sudah dilakukan pemerintah sekarang ini, diharapkan adanya upaya-upaya tambahan baik yang secara langsung atau tidak, mengarah pada terciptanya atmosfir dan iklim pendidikan di masyarakat. Baik secara institusional melalui program departemen atau kedinasan, maupun melalui program di luar itu. Dari sisi institusional, kita melihat peluang peningkatan upaya ke arah itu melalui optimalisasi penggarapan pendidikan non-formal dan informal. Di luar itu, bidang kepemudaan dan olah raga, pariwisata dan kebudayaan, kesehatan, perijinan, industri dan perdagangan, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Dalam hal ini kita sudah melihat dan merasakan partisipasi itu dari pihak kepolisian misalnya. Kita melihat bagaimana lembaga kepolisian, khususnya satuan lalu-lintasnya yang setiap hari, pada jam-jam tertentu berada di luar gerbang sekolah untuk membantu menyeberangkan anak-anak sekolah kita, mengamankan dan menertibkan jalan bagi kelancaran dan keamanan anak-anak sekolah kita. Kita juga melihat dan merasakan peran dari Dinas Kesehatan melalui kerjasama yang sudah dibangun saat ini. Bagaimana kerja sama pihak Puskesmas dengan sekolah, mulai dari kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), kegiatan Dokcil (dokter kecil), imunisasi secara periodik untuk siswa usia atau kelas tertentu, pemeriksaan kesehatan gigi mereka, darah mereka, dan perkembangannya di kelas enam. Juga peran PKK yang telah menjalankan program PMTAS (pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah), dan lain-lain. Peran seperti itu patut menjadi contoh bagi unsur pemerintahan lainnya untuk berpartisipasi terhadap dunia pendidikan kita,  meski kita masih mengharapkan adanya peningkatan yang lebih dari itu.

• Misalnya ?

Dari Dinas Perhubungan misalnya, dengan kewenangan yang dimilikinya bisa memberi rambu-rambu yang lebih lengkap di jalan raya yang berada di sekitar pusat-pusat belajar (lembaga pendidikan), di samping zebra cros, traffic light, rambu-rambu peringatan secara lengkap dan merata. Bila perlu dengan pembatasan kecepatan. Kemudian, untuk bidang kesehatan, kita tentu berharap ada jaminan pelayanan kesehatan secara gratis dan mudah diakses oleh para peserta didik kita, kalau tidak salah program ini dulu pernah ada. Hanya belum dilaksanakan secara optimal. Bila perlu para siswa kita dilengkapi dengan kartu askes, yang bisa mengakses pelayanan kesehatan yang memiliki nilai setara dengan program pelayanan kesehatan lainnya. Di samping tentu saja jaminan gizi yang baik untuk anak didik kita. Saya kira, program PMTAS memang patut untuk terus dilanjutkan dengan peningkatan pemerataan nilai gizinya. Secara langsung kegiatan ini membantu program peningkatan gizi dan menghindari kasus “gizi buruk”, sehingga ke depan kita memiliki anak-anak didik yang di samping memiliki kecerdasan, juga memiliki derajat kesehatan dan gizi yang baik. Bukankah kita mengharapkan agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, kreatif,dan berdaya saing tinggi?

Kemudian dari sisi perijinan misalnya, pemerintah sebaiknya tidak memberikan ijin usaha untuk jenis usaha yang kontraproduktif dengan upaya dan proses pendidikan. Selama ini kita masih melihat berdirinya warung-warung yang menjajakan miras di sekitar sekolah, iklan rokok dalam bentuk besar persis di depan gedung sekolah, tempat hiburan yang berada di tengah lingkungan masyarakat, atau bahkan persis berdekatan dengan gedung sekolah, dan sebagainya. Kondisi seperti itu bukan hanya mengganggu, tetapi telah menjadi kekuatan destruktif bagi upaya-upaya pendidikan yang telah kita jalankan. Nah bila sudah ada sinkronisasi yang positip antara lembaga pendidikan dengan dukungan dan partisipasi, maka kita boleh berharap adanya “Ketahanan Pendidikan”.

• Partisipasi dari unsur masyarakat sendiri?

Seperti yang sudah saya uraikan di atas, semua unsur masyarakat mulai dari keluarga, lingkungan mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan dan seterusnya, organisasi dan lembaga kemasyarakatan baik yang bersifat sosial, keagamaan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, danlain-lain, ikut menumbuh-kembangkan atmosfir dan iklim pendidikan. Demikian juga dengan masyarakat dunia usaha atau industry. Caranya dengan tidak mempekerjakan anak-anak usia sekolah, tetapi sebaliknya ikut mendorong dengan membantu memberikan beasiswa bagi mereka. Kalaupun karena terpaksa mempekerjakan anak-anak, ada kompensasi yang bisa mereka berikan. Misalnya mereka membentuk kelompok belajar semacam KEJAR PAKET sesuai dengan kebutuhan dilingkungan usaha mereka. Hal ini di samping membantu anak-anak tidak mampu, mereka juga akan diuntungkan dengan peningkatan SDM terhadap karyawan yang mereka miliki. Demikian juga dengan masyarakat pers baik cetak maupun elektronik. Mereka bisa membantu dunia pendidikan dengan menempatkan berita atau tulisan tentang pendidikan dengan porsi yang memadai, menempatkannya pada halaman yang terhormat, mengurangi berita atau tulisan yang mengeksploitir kekerasan, pornografi dan pornoaksi. Atau setidaknya ada kesadaran untuk mengemas dan mengolah tulisan agar tidak menjadi tulisan atau berita yang “mesum”.  Demikian yang patut mendapatkan apresiasi sekaligus penghargaan. Dari masyarakat dunia usaha, kita melihat ada hal-hal positif yang sudah mereka lakukan. Seperti yang sudah dilakukan oleh para pengusaha jasa angkutan yang tergabung dalam ORGANDA, misalnya. Kita tahu dan sudah merasakan peran Organda yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Para pelajar dan mahasiswa kita selama ini telah menikmati jasa angkutan dengan membayar setengah dari tarif standar. Dan itu kontribusi yang sangat luar biasa besarnya dari masyarakat untuk dunia pendidikan kita selama ini. Pada syareatnya, secara langsung mereka telah meringankan beban orang tua, tetapi pada hakekatnya mereka telah membantu dunia pendidikan. Dan ini seharusnya menjadi contoh bagi unsur masyarakat lainnya.

• Apakah Anda berpikir untuk mewujudkan gagasan ini sebagai sebuah gerakan?

Untuk efektifitasnya, saya kira pemikiran ke arah itu agaknya memang diperlukan. Saya mungkin akan membangun sebuah lembaga khusus, yang sifatnya kontributif baik untuk pemerintah maupun masyarakat, dan lebih menekankan pada upaya-upaya persuasi, penguatan atau motivasi, pendampingan, dan pemberdayaan.

• Di PGRI, Khususnya PGRI Kabupaten Cirebon yang Anda pimpin, selama ini tampak kegiatan dengan frekuensi yang padat, bagaimana anda melihat hubungan kegiatan PGRI dengan gagasan Anda itu ?

Ada benar, dan dari beberapa sisi ada garis parallel Antara kegiatan di PGRI dengan gagasan itu. Di samping menjalankan kegiatan yang dilandaskan pada jatidiri PGRI sebagai organisasi profesi, organisasi ketenagakerjaan, dan organisasi perjuangan, kami juga melakukan beberapa hal semisal ikut serta membantu upaya peningkatan kualitas profesinal guru melalui kegiatan seminar dan lain-lain,  menerbitkan majalah pendidikan, memotivasi anggota agar di tingkat satuan pendidikan tempat mereka bekerja dapatmengambil peran dalam memperluas aksesibilitas pendidikan di tengah masyarakat. Kami juga ikut mengambil partisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, SMP, SMA/SMK, dan bekerjasama dengan Universitas Terbuka (UT) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dan untuk diketahui, saat ini PB. PGRI telah melakukan kerjasama dengan Internasional Education ( IE ) dalam hal mengatasi persoalan pekerja anak. Dan kami sebagai bagian dari PB PGRI tentu berkepentingan untuk ikut melaksanakan program dengan tema “Bersama IE Guru Indonesia Menatap Masa Depan Tanpa Pekerja Anak ” itu.